Demokrasi Indonesia hari ini berada dalam situasi paradoksal. Secara prosedural, demokrasi berjalan: pemilu diselenggarakan, kekuasaan berganti, dan ruang partisipasi publik tersedia. Namun secara substantif, demokrasi mengalami degradasi nilai. Politik semakin pragmatis, transaksional, dan menjauh dari cita-cita keadilan sosial. Kekuasaan tidak lagi dipahami sebagai amanah, melainkan sebagai instrumen untuk mengamankan kepentingan elite.
Dalam kondisi ini, kepemimpinan politik mengalami krisis moral. Demokrasi tanpa nilai melahirkan pemimpin tanpa orientasi etik. Padahal, bangsa ini dibangun di atas nilai-nilai luhur yang sejalan dengan prinsip kenabian dan Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI. Karena itu, kepemimpinan profetik menjadi tawaran penting untuk mengembalikan demokrasi pada ruh perjuangan: keadilan, kemanusiaan, dan keberpihakan pada rakyat.
Berbagai indikator menunjukkan krisis etika politik. Data KPK memperlihatkan bahwa pelaku korupsi didominasi oleh aktor politik, baik eksekutif maupun legislatif. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih berada pada level yang menunjukkan lemahnya integritas elite.
Selain itu, politik uang dalam pemilu masih masif. Demokrasi direduksi menjadi transaksi elektoral, bukan proses pembentukan kesadaran politik. Dampaknya, kebijakan publik seringkali tidak berpihak pada rakyat kecil: konflik agraria berlarut, ketimpangan ekonomi meningkat, dan krisis ekologis semakin parah. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa demokrasi kehilangan nilai transendental dan kemanusiaannya.
Politik Pragmatis dan Pengingkaran Nilai Tauhid
Dalam perspektif NDP HMI, tauhid menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi hanya milik Tuhan. Politik pragmatis justru menuhankan kekuasaan dan kepentingan. Ketika kekuasaan dijadikan tujuan akhir, segala cara menjadi sah. Ini adalah bentuk syirik politik—pengingkaran terhadap prinsip tauhid yang menuntut kejujuran, keadilan, dan integritas.
Kepemimpinan profetik hadir untuk mengembalikan orientasi tauhid dalam politik: bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan hak istimewa. Pemimpin profetik sadar bahwa setiap kebijakan akan dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada Tuhan.
Demokrasi Tanpa Nilai dan Krisis Kemanusiaan
NDP HMI menempatkan manusia sebagai makhluk bermartabat. Namun demokrasi tanpa nilai telah menggerus dimensi kemanusiaan. Rakyat diposisikan sebagai objek suara, bukan subjek kedaulatan. Kebijakan publik kerap mengorbankan kelompok rentan demi stabilitas politik dan keuntungan ekonomi.
Kepemimpinan profetik menolak logika ini. Ia menempatkan kemanusiaan sebagai pusat kebijakan. Demokrasi harus menjadi alat pembebasan, bukan penindasan terselubung. Di sinilah nilai humanisme Islam dalam NDP HMI menemukan relevansinya.
Kehilangan Etika Politik dan Pudarnya Amanah
Salah satu krisis terbesar demokrasi adalah hilangnya amanah. Janji politik dilanggar, hukum dipermainkan, dan etika publik dianggap beban. Padahal dalam NDP HMI, amanah merupakan konsekuensi logis dari iman dan ilmu.
Kepemimpinan profetik menegaskan bahwa etika bukan aksesoris politik, melainkan fondasinya. Tanpa amanah, demokrasi berubah menjadi arena manipulasi. Pemimpin profetik berani menjaga integritas, meski berhadapan dengan tekanan kekuasaan.
Kepemimpinan Profetik sebagai Jalan Transformasi Sosial
NDP HMI menekankan misi amar ma’ruf nahi munkar dalam konteks sosial. Kepemimpinan profetik tidak berhenti pada moral personal, tetapi mendorong perubahan struktural. Ia berpihak pada keadilan sosial, menantang sistem yang timpang, dan berani melawan ketidakadilan yang dilembagakan.
Dalam demokrasi, kepemimpinan semacam ini dibutuhkan agar politik tidak sekadar menjadi kompetisi kekuasaan, tetapi sarana transformasi masyarakat.
Penulis erpendapat bahwa krisis demokrasi hari ini adalah krisis nilai. Kita terlalu lama membiarkan politik berjalan tanpa fondasi etik. Kepemimpinan profetik bukan pilihan tambahan, melainkan kebutuhan sejarah. HMI, dengan NDP-nya, memiliki tanggung jawab moral untuk terus melahirkan kader yang tidak hanya cakap secara intelektual, tetapi juga teguh secara moral.
Jika kader HMI larut dalam pragmatisme politik, maka kita telah mengkhianati cita-cita perjuangan itu sendiri.
Sudah saatnya nilai dasar perjuangan HMI dihadirkan kembali dalam praksis politik dan kepemimpinan. Mahasiswa dan pemuda harus menjadi penjaga moral demokrasi, bukan sekadar penonton kekuasaan.
Kepemimpinan profetik harus diperjuangkan, dikaderkan, dan ditegakkan. Tanpa nilai, demokrasi kehilangan arah. Dengan kepemimpinan profetik, demokrasi dapat kembali menjadi jalan menuju keadilan sosial dan peradaban yang berkeadaban.
*Penulis adalah Gufran Yadjitala, Ketua Bidang hukum pertahanan keamanan HMI Cabang Gorontalo. Tulisan ini merupakan opini penulis.