Puan Maharani, Ketua DPR RI, mengumumkan bahwa pihaknya akan segera membahas polemik utang terkait proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh. Pembahasan ini akan melibatkan komisi terkait di DPR dan pemerintah. Keputusan ini diambil sebagai respons atas sorotan publik terhadap masalah utang yang melilit proyek strategis tersebut.
Proyek Whoosh yang dibangun pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo ini memang telah menjadi perhatian serius. DPR akan mengkaji secara mendalam berbagai aspek terkait utang tersebut, termasuk dampaknya terhadap keuangan negara. Langkah ini menunjukkan komitmen DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya proyek-proyek pemerintah.
Pembahasan Mendalam di Komisi Terkait
Puan Maharani menjelaskan bahwa pembahasan mengenai proyek Whoosh akan dilakukan di komisi terkait DPR bersama dengan pemerintah. Tujuannya adalah untuk mengkaji secara teknis bagaimana proyek tersebut berjalan dan mencari solusi terbaik.
“Whoosh nanti akan dibahas di komisi terkait dengan pemerintah. Ya, kita akan kaji bersama bagaimana secara teknis di pemerintah seperti apa,” kata Puan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11).
Fokus pada Kondisi Keuangan Negara
Dalam pembahasan tersebut, DPR akan fokus pada dua aspek utama.
Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai dampak finansial dari proyek tersebut.
“Kemudian (kita lihat) bagaimana sikap pemerintah, bagaimana situasi keuangan dulu dan sekarang,” ujarnya.
Mencari Solusi Terbaik
Puan menegaskan bahwa DPR dan pemerintah akan bekerja sama mencari solusi terbaik. Tujuannya adalah untuk mencegah kerugian negara yang berlarut-larut akibat beban proyek tersebut.
“Ya, itu sama-sama dengan pemerintah kita harus sampaikan apa yang akan terjadi dan sikap pemerintah sekarang akan diapakan supaya jangan sampai terjadi kerugian negara yang berlarut-larut,” pungkasnya.
Sorotan Terhadap Utang Whoosh
Polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh menjadi sorotan publik. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bahkan menyatakan bahwa APBN tidak akan digunakan untuk menanggung utang tersebut.
Saat ini, PT KCIC yang berada di bawah PT Kereta Api Indonesia (KAI) merupakan bagian dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara.