GORONTALO, LIMEHU.COM – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Idrus Mopili, menegaskan peran strategis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai instrumen kontrol utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Penegasan tersebut disampaikannya dalam pertemuan bersama BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo yang digelar di ruang pertemuan BPK, Selasa (13/1/2026).
Pertemuan itu turut dihadiri Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Sekretaris Daerah Sofyan Ibrahim, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sukril Gobel, Asisten III sekaligus Pelaksana Harian Inspektorat Sukri Juratinoyo, serta Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo beserta jajaran.
Dalam sambutannya, Thomas Mopili menyampaikan apresiasi kepada BPK atas perannya dalam menjaga akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan keuangan daerah. Ia mengibaratkan BPK sebagai “dokter” dalam tata kelola keuangan, yang berfungsi mengingatkan dan mengarahkan agar pengelolaan anggaran tetap sesuai aturan.
“Kalau bicara pengelolaan dan pemeriksaan keuangan, maka dokternya adalah BPK. Karena itu, kami di DPRD bersama seluruh jajaran wajib patuh dan taat terhadap hasil pemeriksaan yang diberikan,” ujar Thomas.
Ia mengakui, hasil pemeriksaan BPK kerap menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara pemerintahan agar lebih berhati-hati, disiplin, serta memahami aturan secara menyeluruh. Menurutnya, temuan BPK bukan untuk mencari kesalahan semata, melainkan sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran demi perbaikan tata kelola keuangan ke depan.
Thomas juga menekankan pentingnya komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK sesuai mekanisme dan batas waktu yang telah ditetapkan.
“Tidak ada alasan untuk mengabaikan rekomendasi. Jika sudah ditandatangani, maka harus diselesaikan. Ini menjadi pelajaran penting agar ke depan tidak terulang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Thomas menyampaikan optimisme terhadap kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail. Ia menilai sinergi yang solid menjadi kunci utama dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
“Insyaallah, kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo akan berjalan dengan baik, saling menguatkan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (*)